Tantangan dan Strategi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas dengan SIPD: Studi Kualitatif di Kabupaten Tojo Una-Una
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study examines the modernization of regional financial management to enhance transparency, accountability, and efficiency in Tojo Una-Una Regency. By implementing the Regional Government Information System (SIPD) with the Accounting and Reporting (AKLAP) module since 2022, the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) aims to improve the quality of financial reports in accordance with government accounting standards. However, limitations in human resource (HR) competence and a lack of technical training for operators hinder optimal integration and report accuracy. Using a descriptive qualitative method with an inductive approach, this research identifies barriers and SIPD optimization strategies through interviews and observations. Key findings indicate that limited HR competence and unequal technological infrastructure across Regional Government Organizations (OPD) are the main obstacles. Recommendations include intensive training for SIPD operators and strengthening technology infrastructure at the OPD level, which are expected to enhance regional financial management performance, creating a more transparent, accurate, and accountable system
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Jurnal SOLUSI memberikan akses terbuka terhadap siapapun agar informasi dan temuan pada artikel tersebut bermanfaat bagi semua orang. Semua konten artikel Jurnal ini dapat diakses dan diunduh secara gratis, tanpa dipungut biaya, sesuai dengan lisensi creative commons yang digunakan.
References
Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah,
pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem
pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Bina Akuntansi, 6, 95–136.
Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI
(SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar (Vol. 3, Issue 1).
Binawati, S. E. E., Drs, J., & Affan, M. (2022). AKUNTABILITAS DANA DESA.
Bodnar, G.H., dan W.S. Hopwood, 2004, Accounting Information Systems, 9th ed., New Jersey:
Prentice-Hall Inc
Defitri, S. Y. (2014). Eksplorasi kebutuhan stakeholders terhadap informasi dalam pelaporan
keuangan pemerintah daerah. Media Ekonomi, 22 (1).
Hartono, Jogiyanto. 2005. Sistem informasi strategik untuk keunggulan kompetitif. Yogyakarta:
Penerbit Andi Offset.
Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. 2008. Prinsip-prinsip pemasaran jilid 1. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik edisi kedua. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
Miles, M. B. D. A. (1992). Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang
Metode–metode Baru, 2829-0747.
Marpaung, Y. M. R. (2018). Pengaruh Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pada PT PP (Persero) Tbk. Proyek Pelabuhan Sibolga.
Naida, N., Amir, A. M., Din, M., A, M. I., & Karim, F. (2023). The Effect of Implementing
Local Government Information System on the Quality of Local Government Financial
Reports Moderated by Human Resource Competence. Journal of World Science, 2(8),
–1129. https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.390
Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Jurnal
Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 109-116.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah
-------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan -------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
-------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah.
-------------------. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman
teknis pengelolaan keuangan daerah.
Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Accounting information systems, 13th ed. Pearson
Education Inc.
Suyanto, Bagong, dan Sutinah. 2006. Metode penelitian sosial. Jakarta: PT Kencana Persada.
Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Denpasar Provinsi Bali.
Tumija, Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Media Birokrasi.
https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389
Turner, L., & Weickgenannt, A. (2009). Accounting information systems second edition. John
Wiley & Sons, Inc
Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di BadanPerencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Manado). Jurnal Eksekutif, 2.
Yuliani, Syafrida. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal
telaah dan riset akuntansi Vol 3 No 2 hal 206-220.